Berita
DPR: Kepolisian Harus Tetap di Bawah Presiden
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kepolisian harus tetap berada di bawah Presiden karena posisi intitusi tersebut sangat strategis dan menolak wacana Polri di bawah kementerian/lembaga.
Published
3 tahun agoon
Jakarta, sahabat-polisi.or.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kepolisian harus tetap berada di bawah Presiden karena posisi intitusi tersebut sangat strategis dan menolak wacana Polri di bawah kementerian/lembaga.
“Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apapun itu. Karena seperti yang kita tahu, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
- Gubernur Lemhannas Usul Polri Ditempatkan di Bawah Kementerian
- Vaksin COVID-19 aman dan halal
- Kapolri Tekankan Polisi Kawal Investasi di Tengah Pandemi Covid-19
- Tak Setuju Lemhannas, Natalius Pigai: Usulan Polri di Bawah Menteri Prematur dan Berbahaya!
- Halangi Polisi saat Razia PPKM, Petugas Keamanan Embassy Club Ditangkap
Hal itu dikatakan Sahroni terkait pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen Agus Widjojo mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Agus mengatakan, untuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, kata Agus, nantinya akan menaungi Polri.
Sahroni menilai, bangsa Indonesia harus memastikan bahwa Polri menjadi lembaga profesional dan independen.
- Gubernur Lemhannas Usul Polri Ditempatkan di Bawah Kementerian
- Vaksin COVID-19 aman dan halal
- Kapolri Tekankan Polisi Kawal Investasi di Tengah Pandemi Covid-19
- Tak Setuju Lemhannas, Natalius Pigai: Usulan Polri di Bawah Menteri Prematur dan Berbahaya!
- Halangi Polisi saat Razia PPKM, Petugas Keamanan Embassy Club Ditangkap
Dia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi karena jabatan menteri adalah posisi politik.
“Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian. Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi politisi,” ujarnya.
Dia tidak menginginkan Polri menjadi alat politik sehingga posisi lembaga tersebut saat ini sudah tepat yaitu berada di bawah Presiden.
You may like
Dukung Program Ketahanan Pangan Pemerintah, Kapolres Bireuen Menyerahkan 3000 Bibit Ikan Nila Kemasyarakat
ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia Apresiasi Polri dalam Pemberantasan Judol, Tanpa Tebang Pilih
Polisi Selidiki Video Pria Pura-pura Tertabrak Mobil, Diduga Hendak Memeras
Jaga Kekayaan Desa Adat di Bali, Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat
Ancaman Mandau Terbang Mulai Bermunculan, Polisi Didesak Tindak Edy Mulyadi Terkait “Kalimantan”
Kapolri Listyo Sigit Mutasi dan Rotasi 200 Perwira Polisi